Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia

Kepegawaian

Penunjukan Pejabat Penerima Delegasi dan Kewenangan untuk Menetapkan Kecelakaan Kerja (Perawatan)

Kamis, 15 September 2016 - 10:36:53 WIB | dibaca: 1178 pembaca

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas bagi pegawai Aparatur Sipil Negara, Bupati Lima Puluh Kota telah menunjuk Pejabat Penerima Delegasi dan Kewenangan untuk Menetapkan Kecelakaan Kerja (Perawatan) dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melalui Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 800/1155/BKD-LK/2016 yang telah ditetapkan pada tanggal 7 September 2016.

Didalam lampiran Surat Keputusan ini, terdapat 2 nama Pejabat yang ditunjuk, yaitu H. Yendri Tomas, SE,MM, yang saat ini menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Drs.H. Indra Nazwar, yang saat ini menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Masing-masing pejabat memiliki kewenangan penandatangan penetapan kecelakaan kerja untuk perawatan yang berbeda. Untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas, kewenangan diberikan kepada Sekretaris Daerah. Sementara untuk Pejabat Pelaksana, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum, kewenangan diberikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota tersebut dapat di download melalui menu download pada halaman web ini atau bisa langsung klik DISINI




Statistik

Pengunjung hari ini: 26
Total pengunjung: 48251
Hits hari ini: 100
Total Hits: 186357
Pengunjung Online: 1

Saran

Untitled Document